Keberhasilan program imunisasi tergantung dari kemauan pemerintah. Terutama dalam hal menyediakan layanan yang minim hambatan, yakni murah, sampai pelosok desa dan daerah kumuh miskin kota serta mudah dicapai oleh orangtua dan balitanya.
Sekretaris Satgas Imunisasi, Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia dr.Soedjatmiko, SpA(K), MSi, Rabu (9/9), mengatakan, cakupan imunisasi harus lebih dari 80 persen bayi di semua desa, termasuk daerah kumuh miskin kota, sehingga dapat menurunkan angka kematian bayi dan balita. Desa dengan cakupan kurang dari 80 persen berpotensi terjadi wabah, seperti wabah polio pada 2005-2006. Wabah itu dengan cepat menjalar ke berbagai provinsi, menyebabkan 306 anak menjadi cacat lumpuh.
”Kalau yang terjadi adalah wabah campak atau difteri, angka kematian tentu sangat tinggi,” katanya.
Banyak faktor memengaruhi angka cakupan imunisasi, mulai dari tingkat ekonomi yang rendah, kemudahan akses layanan imunisasi (posyandu, puskesmas, bidan, klinik, rumah sakit), hingga letak layanan agar mudah dan murah dijangkau ibu dan anak. Hanya saja, layanan seperti posyandu, sejak era reformasi tidak lagi mendapat prioritas sehingga banyak pelosok desa dan daerah kumuh miskin kota tidak terjangkau oleh layanan imunisasi. Belum memadainya jumlah tenaga kesehatan, faktor jarak, hambatan geografis, dan tugas-tugas lain juga memengaruhi.
Kemauan politik
Pemerintah pusat, khususnya Departemen Kesehatan, harus mempunyai kemauan politik kuat agar mendapat dukungan DPR untuk memperoleh anggaran imunisasi yang cukup dan berkelanjutan berdasarkan perencanaan akurat.
”Indonesia sebetulnya beruntung bisa menghemat dana cukup besar karena tidak perlu mengimpor vaksin dari luar negeri. Vaksin untuk program imunisasi dibuat di dalam negeri oleh PT Biofarma,” ujar Soedjatmiko.
Menurut Ketua Satuan Tugas Imunisasi IDAI Sri Rezeki S Hadinegoro, Departemen Kesehatan perlu memperkuat struktur organisasi dan kemampuan personalia yang mampu merencanakan, mengelola, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program imunisasi secara berkelanjutan agar semua pelosok desa dan daerah kumuh miskin kota terlayani.
Jumlah petugas kesehatan yang memberikan layanan imunisasi harus cukup untuk menjangkau semua pelosok desa dan melayani setiap hari kerja. Masyarakat harus terus dimotivasi tentang pentingnya vaksinasi. Upaya memotivasi masyarakat harus diulang terus-menerus karena setiap saat ada orangtua baru yang pertama kalinya mempunyai bayi dan belum pernah mendapat informasi tentang imunisasi. Petugas kesehatan harus rajin memotivasi masyarakat.
Kemauan politik Departemen Kesehatan dapat ditunjukkan dengan memacu pemerintah daerah mendistribusikan logistik dan melaksanakan program imunisasi secara merata. Tanpa dukungan pemerintah daerah mustahil program imunisasi bisa menjangkau semua pelosok desa dan daerah kumuh miskin kota.
Program imunisasi di Indonesia merupakan program besar dan berat karena setiap tahun lahir sekitar lima juta bayi yang membutuhkan imunisasi. Oleh karena itu, program imunisasi harus dikelola sungguh-sungguh dan dengan perencanaan berkelanjutan. [K]
Sekretaris Satgas Imunisasi, Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia dr.Soedjatmiko, SpA(K), MSi, Rabu (9/9), mengatakan, cakupan imunisasi harus lebih dari 80 persen bayi di semua desa, termasuk daerah kumuh miskin kota, sehingga dapat menurunkan angka kematian bayi dan balita. Desa dengan cakupan kurang dari 80 persen berpotensi terjadi wabah, seperti wabah polio pada 2005-2006. Wabah itu dengan cepat menjalar ke berbagai provinsi, menyebabkan 306 anak menjadi cacat lumpuh.
”Kalau yang terjadi adalah wabah campak atau difteri, angka kematian tentu sangat tinggi,” katanya.
Banyak faktor memengaruhi angka cakupan imunisasi, mulai dari tingkat ekonomi yang rendah, kemudahan akses layanan imunisasi (posyandu, puskesmas, bidan, klinik, rumah sakit), hingga letak layanan agar mudah dan murah dijangkau ibu dan anak. Hanya saja, layanan seperti posyandu, sejak era reformasi tidak lagi mendapat prioritas sehingga banyak pelosok desa dan daerah kumuh miskin kota tidak terjangkau oleh layanan imunisasi. Belum memadainya jumlah tenaga kesehatan, faktor jarak, hambatan geografis, dan tugas-tugas lain juga memengaruhi.
Kemauan politik
Pemerintah pusat, khususnya Departemen Kesehatan, harus mempunyai kemauan politik kuat agar mendapat dukungan DPR untuk memperoleh anggaran imunisasi yang cukup dan berkelanjutan berdasarkan perencanaan akurat.
”Indonesia sebetulnya beruntung bisa menghemat dana cukup besar karena tidak perlu mengimpor vaksin dari luar negeri. Vaksin untuk program imunisasi dibuat di dalam negeri oleh PT Biofarma,” ujar Soedjatmiko.
Menurut Ketua Satuan Tugas Imunisasi IDAI Sri Rezeki S Hadinegoro, Departemen Kesehatan perlu memperkuat struktur organisasi dan kemampuan personalia yang mampu merencanakan, mengelola, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program imunisasi secara berkelanjutan agar semua pelosok desa dan daerah kumuh miskin kota terlayani.
Jumlah petugas kesehatan yang memberikan layanan imunisasi harus cukup untuk menjangkau semua pelosok desa dan melayani setiap hari kerja. Masyarakat harus terus dimotivasi tentang pentingnya vaksinasi. Upaya memotivasi masyarakat harus diulang terus-menerus karena setiap saat ada orangtua baru yang pertama kalinya mempunyai bayi dan belum pernah mendapat informasi tentang imunisasi. Petugas kesehatan harus rajin memotivasi masyarakat.
Kemauan politik Departemen Kesehatan dapat ditunjukkan dengan memacu pemerintah daerah mendistribusikan logistik dan melaksanakan program imunisasi secara merata. Tanpa dukungan pemerintah daerah mustahil program imunisasi bisa menjangkau semua pelosok desa dan daerah kumuh miskin kota.
Program imunisasi di Indonesia merupakan program besar dan berat karena setiap tahun lahir sekitar lima juta bayi yang membutuhkan imunisasi. Oleh karena itu, program imunisasi harus dikelola sungguh-sungguh dan dengan perencanaan berkelanjutan. [K]
0 komentar:
Post a Comment