Agar Tak Gugur Sebelum Berkembang

Beberapa pekan lalu, Bekti bermimpi bertemu dengan putranya. "Dia masih gendut dan putih seperti semasa hidupnya," kata pegawai swasta di Jawa Tengah itu. Anaknya, yang belum genap dua tahun, itu meninggal beberapa bulan lalu.

Penyebabnya adalah radang selaput otak. Bekti tak menyangka bahwa demam yang mendera bocah itu berujung pada ajal. Bocah lucu itu meninggal sebelum mengalami proses tumbuh kembangnya. Karena minimnya pengetahuan soal penyakit ini, Bekti tak tahu bahwa penyakit itu ada tolak balanya, yang berupa imunisasi.

Angka kematian anak balita di Indonesia masih relatif tinggi. Berdasarkan laporan United Nations Children's Fund-The State of The World's Children, sepanjang 2008, tercatat 173 ribu anak balita meninggal atau 20 anak balita meninggal setiap jam.

Menurut Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr Badriul Hegar, jenis penyakit yang sering merenggut jiwa anak balita Indonesia dan negara berkembang umumnya masih berkutat pada masalah neonatal. "Di antaranya infeksi dan bayi lahir dengan berat badan rendah," kata dia di Bali pekan lalu.

Salah satu target Millennium Development Goals adalah menurunkan angka kematian anak balita. Pada 2008, angka kematian anak balita adalah 41 per 1.000 kelahiran. Target pada 2015 nanti, angka kematian anak balita susut di angka 32 per 1.000.

Hegar menyatakan, salah satu titik rawan kematian anak balita adalah di unit gawat darurat. Untuk meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dan mengantisipasi titik rawan itu, IDAI bekerja sama dengan Nutricia Indonesia Fund dan Dutch Pediatric Society mengadakan pelatihan peningkatan kualitas dokter anak "Advanced Pediatric Resuscitation Course (APRC)-Train the Trainer" di Bali.

Peserta pelatihan itu terdiri atas 12 dokter anak dari 8 rumah sakit. Ini pelatihan pertama di Indonesia. "Harapannya, mereka akan menularkan ilmunya kepada yang lain," kata Koordinator APRC Indonesia Dr Antonius Pujiadi dalam acara yang sama.

Antonius mengatakan penyakit yang biasanya datang di unit gawat darurat yang menyebabkan kematian di antaranya penyakit saluran pernapasan (pneumonia) atau pencernaan (diare). "Tapi di daerah lain jenis penyakitnya juga bervariasi. Ada juga demam berdarah atau malaria," kata dia.

Selain peningkatan kemampuan tenaga kesehatan, penyebaran informasi soal pentingnya imunisasi disebarkan. Penyakit yang menimpa putra Bekti sebenarnya juga bisa dicegah dengan menjalani imunisasi.

Pada kesempatan lain, dokter spesialis anak sekaligus Sekretaris Satuan Tugas Imunisasi IDAI, dr Soedjatmiko, mengatakan meningitis rentan bagi anak usia di bawah dua tahun, lahir dengan berat badan kurang, konsumsi air susu ibu sebentar, sering terpapar asap rokok, sering terserang infeksi saluran pernapasan, dan sistem kekebalan tubuh yang rendah. Bakteri pneumokokus menular melalui ludah atau saat batuk. Tapi penyakit ini bisa dicegah. Pencegahan terbaik dengan menjalani imunisasi.

Bukan hanya meningitis, tapi penyakit lainnya juga bisa ditangkal dengan imunisasi. Sesuai dengan yang dipaparkan Satgas Imunisasi dalam buku Panduan Imunisasi Anak, setidaknya ada 14 penyakit yang bisa dicegah dengan menjalani imunisasi. Sejumlah penyakit itu adalah meningitis, radang dan kanker hati, polio, tuberkulosis, difteri (penyakit saluran pernapasan dan amandel), batuk rejan (pertusis), tetanus, campak, influenza, gondongan, rubela (sejenis campak), demam tifoid (tifus), cacar air, serta hepatitis A. (sumber : tempointeraktif.com)

Read more »

Menkes Canangkan Kampanye Imunisasi Campak dan Polio Tahun 2009

Pada hari Kamis, 8/10/09 di Desa Lueng Bata Kota Banda Aceh dicanangkan dimulainya Kampanye Imunisasi Campak dan Polio secara serentak di 3 provinsi : Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Maluku Utara. Kampanye ini dilaksanakan dari tanggal 6 – 24 Oktober 2009. Pencanangan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Depkes mewakili Menteri Kesehatan.

Kampanye ini merupakan tahap pertama dari 3 tahap pelaksanaan. Tahap pertama, tahun 2009, meliputi provinsi Aceh, Sumut, Maluku Utara dan menyusul provinsi Papua bulan November 2009. Tahap kedua (tahun 2010) meliputi provinsi Maluku, Papua Barat, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Babel, Kepri, NTT, dan Banten. Tahap ketiga (tahun 2011) meliputi provinsi Kaltim. Kalsel, Kalbar, Sulsel, Sultra, Sulut, Sulbar, Sulteng, Gorontalo. Kegiatan ini sesuai Kepmenkes No. 473/Menkes/SK/VI/2009 tentang Penyelenggaraan Kampanye Imunisasi Campak dan Polio Tambahan Secara Bertahap tahun 2009-2011.

Dalam konteks dunia, kampanye ini berkaitan erat dengan komitmen global eliminasi kematian akibat campak pada tahun 2015. Selain itu, salah satu target yang juga dicanangkan dalam Millenium Development Goal (MDG’s) adalah menurunkan angka kematian anak Balita.

Menkes dalam sambutan yang disampaikan Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Dirjen P2PL Depkes mengatakan salah satu dari 17 program pokok pembangunan kesehatan adalah program pencegahan dan pemberantasan penyakit, yang salah satu sasarannya untuk mencapai Universal Child Immunization (UCI) atau imunisasi bagi semua anak pada tahun 2010 sampai di tingkat desa. Artinya pada tahun 2010, minimal 80% bayi di semua desa harus memperoleh imunisasi dasar.

Menurut Menkes, sesuai dengan Resolusi Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly) tahun 2003, Indonesia berkomitmen menurunkan angka kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi diantaranya penyakit campak hingga 90% pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2000. Untuk itu telah dilaksanakan imunisasi dasar (BCG, DPT, POLIO, Campak dan Hepatitis B). Imunisasi campak dosis pertama diberikan kepada anak usia 9 bulan dan dosis kedua pada anak SD untuk menghilangkan kelompok rentan.

Hingga kini penyakit campak dan polio masih menjadi ancaman kecacatan dan kematian bagi anak-anak Indonesia. Selain itu, campak berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) dengan angka kematian yang tinggi. Kajian surveilans AFP (Acute Flaccid Paralysis) menunjukkan adanya peningkatan jumlah anak yang tidak mendapat imunisasi polio sehingga dikawatirkan dapat menimbulkan kembali KLB polio di masa mendatang.

Sasaran imunisasi tambahan campak adalah anak usia 9-59 bulan berjumlah 1.866.437 anak. Sedangkan sasaran imunisasi polio tambahan adalah anak usia 0-59 bulan sebanyak 2.277.355 anak. Target cakupan kedua jenis imunisasi ini minimal 95%. Imunisasi akan diberikan di pos-pos Pelayanan Imunisasi yang ditentukan dengan tanda khusus yaitu Posyandu, Puskesmas Pembantu, Puskesmas atau sarana kesehatan lainnya. Imunisasi campak diberikan dengan cara suntik oleh petugas kesehatan yang terlatih, sedangkan imunisasi polio diberikan secara oral (ditetes melalui mulut).

Menurut Prof. Tjandra Yoga, meskipun campak telah masuk ke dalam program imunisasi nasional sejak tahun 1982, namun sampai saat ini masih ditemukan kejadian luar biasa (KLB) campak. Hal ini disebabkan cakupan imunisasi campak belum merata. Hambatan di lapangan, diantaranya letak geografis yang sulit dijangkau oleh petugas kesehatan, data sasaran yang kurang akurat, serta keterbatasan biaya operasional.

Selain itu, masih ada masyarakat yang menolak imunisasi karena takut ada efek samping (kejadian ikutan pasca imunisasi/KIPI). Padahal vaksin campak tergolong aman, meskipun dapat menimbulkan reaksi pada sebagian kecil anak, namun jarang bersifat serius. Reaksi dapat berupa ruam-ruam kulit ringan, demam ringan, pilek adalah reaksi yang paling umum ditemui setelah imunisasi dan dapat diobati. Imunisasi polio juga aman, ujar Prof. Tjandra.

Menurut Prof. Tjandra, tanpa imunisasi, penyakit campak akan menyerang hampir setiap anak, dan mampu menyebabkan cacat dan kematian karena komplikasinya seperti radang paru (pneumonia), diare, radang telinga (otitis media) dan radang otak (ensefalitis) terutama pada anak dengan gizi kurang. Penyakit campak sendiri dapat menyebar melalui percikan ludah (droplet infection) yang keluar ketika bersin atau batuk. Virus campak menyerang sistem kekebalan tubuh. Gejala klinis yang timbul berupa demam, pilek, batuk disertai ruam/bercak merah pada permukaan kulit, mata merah.

Penyakit campak yang disebabkan oleh virus ini dapat dicegah jika seseorang mendapatkan imunisasi campak minimal dua kali yakni mendapatkan imunisasi dasar usia 9 bulan ditambah dengan dosis kedua pada anak sekolah dasar dan melaksanakan imunisasi tambahan melalui kampanye campak usia 9 – 59 bulan. Upaya imunisasi campak tambahan yang dilakukan bersama dengan imunisasi rutin terbukti dapat menurunkan kematian karena penyakit campak secara bermakna, tambah Prof. Tjandra.

Pembiayaan kampanye imunisasi campak dan polio ini bersumber dari dana APBN dan APBD. Khusus tahun 2009 juga didukung oleh GAVI, WHO dan UNICEF. Dalam pelaksanaannya Depkes bekerja sama dengan Depdagri, Depdiknas, Depag, PKK, Organisasi Profesi, Pemda dan LSM.

Read more »

Layanan Imunisasi Harus Sampai Pelosok

Keberhasilan program imunisasi tergantung dari kemauan pemerintah. Terutama dalam hal menyediakan layanan yang minim hambatan, yakni murah, sampai pelosok desa dan daerah kumuh miskin kota serta mudah dicapai oleh orangtua dan balitanya.

Sekretaris Satgas Imunisasi, Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia dr.Soedjatmiko, SpA(K), MSi, Rabu (9/9), mengatakan, cakupan imunisasi harus lebih dari 80 persen bayi di semua desa, termasuk daerah kumuh miskin kota, sehingga dapat menurunkan angka kematian bayi dan balita. Desa dengan cakupan kurang dari 80 persen berpotensi terjadi wabah, seperti wabah polio pada 2005-2006. Wabah itu dengan cepat menjalar ke berbagai provinsi, menyebabkan 306 anak menjadi cacat lumpuh.

”Kalau yang terjadi adalah wabah campak atau difteri, angka kematian tentu sangat tinggi,” katanya.

Banyak faktor memengaruhi angka cakupan imunisasi, mulai dari tingkat ekonomi yang rendah, kemudahan akses layanan imunisasi (posyandu, puskesmas, bidan, klinik, rumah sakit), hingga letak layanan agar mudah dan murah dijangkau ibu dan anak. Hanya saja, layanan seperti posyandu, sejak era reformasi tidak lagi mendapat prioritas sehingga banyak pelosok desa dan daerah kumuh miskin kota tidak terjangkau oleh layanan imunisasi. Belum memadainya jumlah tenaga kesehatan, faktor jarak, hambatan geografis, dan tugas-tugas lain juga memengaruhi.

Kemauan politik

Pemerintah pusat, khususnya Departemen Kesehatan, harus mempunyai kemauan politik kuat agar mendapat dukungan DPR untuk memperoleh anggaran imunisasi yang cukup dan berkelanjutan berdasarkan perencanaan akurat.

”Indonesia sebetulnya beruntung bisa menghemat dana cukup besar karena tidak perlu mengimpor vaksin dari luar negeri. Vaksin untuk program imunisasi dibuat di dalam negeri oleh PT Biofarma,” ujar Soedjatmiko.

Menurut Ketua Satuan Tugas Imunisasi IDAI Sri Rezeki S Hadinegoro, Departemen Kesehatan perlu memperkuat struktur organisasi dan kemampuan personalia yang mampu merencanakan, mengelola, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program imunisasi secara berkelanjutan agar semua pelosok desa dan daerah kumuh miskin kota terlayani.

Jumlah petugas kesehatan yang memberikan layanan imunisasi harus cukup untuk menjangkau semua pelosok desa dan melayani setiap hari kerja. Masyarakat harus terus dimotivasi tentang pentingnya vaksinasi. Upaya memotivasi masyarakat harus diulang terus-menerus karena setiap saat ada orangtua baru yang pertama kalinya mempunyai bayi dan belum pernah mendapat informasi tentang imunisasi. Petugas kesehatan harus rajin memotivasi masyarakat.

Kemauan politik Departemen Kesehatan dapat ditunjukkan dengan memacu pemerintah daerah mendistribusikan logistik dan melaksanakan program imunisasi secara merata. Tanpa dukungan pemerintah daerah mustahil program imunisasi bisa menjangkau semua pelosok desa dan daerah kumuh miskin kota.

Program imunisasi di Indonesia merupakan program besar dan berat karena setiap tahun lahir sekitar lima juta bayi yang membutuhkan imunisasi. Oleh karena itu, program imunisasi harus dikelola sungguh-sungguh dan dengan perencanaan berkelanjutan. [K]

Read more »

Imunisasi, Biaya Kesehatan Jadi 25 Kali Lebih Hemat

Imunisasi bisa menghemat 20-25 kali biaya kesehatan nasional. Saat ini program imunisasi kurang berjalan karena implementasi kebijakan kesehatan di tingkat pusat dan daerah tidak konsisten.

”Efektivitas biaya kesehatan dari imunisasi sangat tinggi,” kata Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Prof Ascobat Gani, Selasa (8/9) di Jakarta.

Contoh, untuk mencapai cakupan imunisasi lengkap lebih dari 80 persen, satu desa butuh dana sekitar Rp 1 juta. Dengan imunisasi, biaya pengobatan untuk penyakit menular yang bisa dicegah dengan imunisasi bisa ditekan hingga 20-25 kali.

”Ini belum termasuk manfaat lain, yaitu mencegah kecacatan dan kematian bagi anak, kehilangan waktu produktif karena harus menunggui anak yang sakit, dan kualitas hidup menurun karena kecacatan yang ditimbulkan oleh penyakit itu,” ujarnya.

”Mengingat tingginya efektivitas biaya itu, imunisasi telah menjadi kebijakan global di banyak negara,” kata Ascobat. Apalagi imunisasi bisa meningkatkan kualitas hidup anak yang mendapat imunisasi dan mencegah kematian akibat penyakit.

Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia Badriul Hegar menambahkan, biaya pengobatan apalagi kecacatan yang mungkin terjadi bisa ditekan. Apalagi imunisasi yang wajib diberikan sesuai program pemerintah gratis di puskesmas, orangtua dari bayi yang akan mendapat imunisasi hanya mengeluarkan ongkos transportasi menuju puskesmas atau posyandu terdekat.

Anggaran kecil

Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Tjandra Yoga Aditama, anggaran rutin imunisasi yang wajib diberikan sesuai program imunisasi berkelanjutan. Pendanaan pengadaan logistik vaksin tidak bergantung pada bantuan asing.

Alokasi anggaran rutin imunisasi Depkes tahun 2009 sekitar Rp 400 miliar untuk sasaran sekitar 5 juta bayi. Dana itu digunakan untuk pengadaan alat suntik, vaksin, dan kotak pengaman vaksin. Adapun dana operasional untuk pemantauan dan supervisi dari pemerintah pusat sekitar Rp 1,5 miliar.

Sementara itu, dana operasional untuk membawa vaksin dari dinas kesehatan di daerah menuju sasaran menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pada era desentralisasi daerah, keberhasilan pencapaian cakupan imunisasi lengkap juga bergantung pada komitmen pemda setempat.

Menurut penghitungan, biaya kesehatan di delapan provinsi di Tanah Air, ujar Ascobat, proporsinya lebih banyak untuk pembangunan sarana fisik dan pengadaan alat-alat kesehatan. Anggaran untuk kesehatan ibu dan anak dan imunisasi kurang dari 2 persen dari total anggaran kesehatan di daerah.

Di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, misalnya, sebagian besar anggaran digunakan untuk kuratif, administrasi, dan infrastruktur. Proporsi anggaran operasional imunisasi hanya 0,6 persen dari total anggaran kesehatan.

”Ini menunjukkan terjadi miskonsepsi atau salah persepsi di kalangan pimpinan daerah. Pembangunan kesehatan identik dengan pelayanan kesehatan gratis, bukan promotif dan pencegahan penyakit,” kata Ascobat. Kondisi ini terjadi karena latar belakang kepala daerah beragam sehingga pemahaman masyarakat rendah.

”Departemen Kesehatan seharusnya mengadvokasi para kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai prioritas,” ujarnya. Becermin dari sasaran pembangunan milenium, pembangunan kesehatan harus fokus kepada upaya menekan angka kematian ibu dan balita, di antaranya melalui promosi kesehatan dan imunisasi.

Masalahnya, Depkes sendiri dinilai tidak konsisten dalam menjalankan kebijakan. Meski visi Depkes adalah ”Indonesia Sehat”, ternyata pendekatan pembangunan kesehatan menitikberatkan pada aspek kuratif. Hal ini bisa dilihat dari tingginya proporsi anggaran untuk pelayanan medik dan pengadaan alat kesehatan.

Dari anggaran tahun 2007, alokasi anggaran untuk Direktorat Jenderal Pelayanan Medik 40 persen, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 10,7 persen, dan Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat 21 persen. ”Ini menunjukkan, penganggaran Depkes belum mencerminkan MDGs atau sasaran pembangunan milenium,” lanjut Ascobat.

Oleh karena itu, meski anggaran nasional sektor kesehatan terus meningkat, angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih tetap tinggi. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pun tertinggal dari Vietnam.

”Untuk itu, pengalokasian anggaran kesehatan perlu dibenahi di tingkat pusat dan daerah,” ujarnya. [K]

Read more »

Ayo Lengkapi Imunisasi!

Rendahnya cakupan imunisasi lengkap di Indonesia, 46,2 persen, menunjukkan upaya pencegahan penyakit belum mendapat perhatian serius. Karena itu, perlu komitmen bersama untuk menggalakkan kembali kampanye imunisasi bagi bayi dan anak balita.

”Komitmen bersama dalam menggalakkan kembali kampanye mengenai pentingnya imunisasi bagi bayi dan anak balita masih kurang,” kata Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Syahrul Aminullah, Senin (7/9) di Jakarta.

Dari hasil riset kesehatan dasar tahun 2007 oleh Departemen Kesehatan dan Badan Pusat Statistik, cakupan imunisasi lengkap anak usia 12-23 bulan sebesar 46,2 persen. Mereka mendapat vaksinasi BCG, polio 3 kali, DPT 3 kali, hepatitis B 3 kali, dan campak.

Provinsi dengan cakupan imunisasi lengkap paling buruk adalah Sulawesi Barat (17,3 persen). Kabupaten/kota dengan cakupan imunisasi lengkap nol persen adalah Waropen, Tolikara, Paniai, Puncak Jaya, dan Yahukimo. Bila seorang anak tak mendapat vaksinasi lengkap, kemungkinan terhindar dari penyakit kurang dari 80 persen.

Tahun 1990 Indonesia sudah mencapai universal child immunization (UCI) nasional. UCI adalah tercapainya cakupan minimal 80 persen imunisasi lengkap bayi sebelum usia 1 tahun untuk antigen BCG 1 kali, DPT 3 kali, campak 1 kali, polio 3 kali, lalu tahun 1997 masuk hepatitis B 3 kali.

Laporan Depkes menunjukkan, pencapaian UCI desa di Indonesia tahun 2007 dengan indikator cakupan imunisasi campak 76,1 persen, tahun 2008 sebesar 68,3 persen. Provinsi dengan cakupan UCI rendah antara lain Lampung, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Maluku.

Partisipasi

Rendahnya cakupan imunisasi lengkap di sejumlah provinsi mencerminkan lemahnya upaya penanggulangan penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi.

”Promosi kesehatan, khususnya mengenai pentingnya imunisasi bagi kesehatan anak, sangat lemah,” ujar Syahrul.

Studi di sejumlah provinsi menunjukkan, sebagian besar ibu dari bayi dan anak balita tidak mendapat informasi memadai mengenai imunisasi. ”Dengan desentralisasi daerah, keberhasilan imunisasi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program ini,” katanya.

Perubahan perilaku masyarakat ikut menghambat pelaksanaan imunisasi. Dulu kader posyandu secara sukarela menyosialisasikan imunisasi. Kini banyak posyandu tidak berfungsi karena tidak ada insentif. ”Sekarang warga baru bergerak bila ada insentif,” ujarnya.

Ketua Pusat Riset Epidemiologi dan Surveilans Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof Nasrin Kodim menilai, kendala lain imunisasi adalah lemahnya kepemimpinan sektor kesehatan. Sejauh ini perbaikan kesehatan masyarakat lebih banyak dipengaruhi faktor perbaikan taraf sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat.

”Belum ada strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam meningkatkan partisipasi rakyat untuk menggalakkan program imunisasi,” lanjutnya.

Hal ini diperparah oleh perilaku oknum petugas kesehatan di daerah yang menggelembungkan data cakupan imunisasi. ”Bila ada bayi tidak dibawa ibunya ke posyandu atau puskesmas terdekat, seharusnya petugas kesehatan dan kader mendatangi rumah orangtuanya agar tidak ada bayi yang lolos atau tidak mendapat vaksinasi,” ujarnya.

Evaluasi

Nasrin menilai, perlu ada evaluasi program imunisasi menyeluruh oleh lembaga independen. Hal ini bertujuan meningkatkan cakupan 5 jenis imunisasi yang wajib diberikan sesuai dengan program pemerintah.

”Imunisasi adalah tugas kita semua. Jadi, sosialisasi kepada masyarakat sangat penting,” kata Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia Badriul Hegar. Peran posyandu perlu ditingkatkan mengingat posyandu didirikan untuk memperluas jangkauan beberapa pelayanan kesehatan, termasuk imunisasi.

Syahrul menambahkan, komitmen bersama harus ditingkatkan. Dengan rentang kendali luas, wali kota dan bupati harus berkomitmen menyehatkan warganya lewat pendanaan dan dukungan operasional. ”Upaya preventif dengan imunisasi jauh lebih murah daripada jika terjangkit penyakit,” katanya.

Diakui bahwa selama ini isu- isu kesehatan kalah dari isu ekonomi dan politik, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. [K]

Read more »